Apa Itu Dinasti Politik? Mengapa Bisa Terjadi?

Ilustrasi Dinasti Politik

Safir.idPelaksanaan Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2023, memunculkan kekhawatiran banyaknya dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Dinasti politik berdampak negatif terhadap proses demokrasi, salah satunya bisa menutup peluang kepada orang yang memiliki kompetensi atau tokoh berintegritas untuk terjun di dunia politik.

Bayangkan saja, dalam catatan Nagari Institute, pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, dari 129 calon yang memiliki garis dinasti politik, 59 calon diantaranya memenangkan proses Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Baca juga: 3 Alasan Kandidat Capres 2024 Kampanye di Media Sosial

Apa Arti Dinasti Politik

Dilansir situs mkri.id yang dikutip safir.id, Jumat (24/02/2023), dinasti politik dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga.

Dinasti politik lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. 

“Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur procedural,” Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana.

Baca juga: Ini Lho Bakal Capres Banyak Belanja Iklan di Medsos

Penyebab Tumbuhnya Dinasti Politik

Menurut Peneliti Bidang Politik dari The Indonesian Institute (TII) Ahmad Hidayah, fenomena politik itu terjadi karena tidak adanya regulasi yang membatasi.

“Tidak ada regulasi yang membatasi orang-orang yang terafiliasi dengan politik keluarga. Artinya, setiap orang bebas untuk maju sebagai kandidat dalam pemilu,” katanya dalam webinar ‘Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak 2024’, Kamis Kamis (23/3/2023).

Sampai saat ini, kata dia, tidak ada wacana dari DPR RI untuk membatasi dinasti politik. Termasuk rencana membuat regulasi pembatasan politik keluarga.

“Saya pikir perlu kajian yang lebih mendalam lagi sehingga regulasi bisa terimplementasi dengan efektif,” katanya.

Ahmad menekankan partai politik perlu merekrut orang-orang yang memiliki kapasitas, dengan menerapkan model seleksi kandidat secara terbuka dan transparan.

“Menjadi tugas bersama untuk memberikan pendidikan politik kepada publik menjelang Pemilu 2024,” kata dia.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan Ini Kepada TNI/Polri

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ada beberapa penyebab yang membuat potensi politik keluarga bisa menjadi marak di 2024.

Pertama, tidak adanya perubahan dari sisi legal formal terkait aturan kompetisi di 2024. “Kami menduga atau yakin bahwa kontestasi politik keluarga atau keluarga politik ini akan sangat marak di 2024. Apalagi pada Pemilu 2024 akan ada dua pemilihan dalam satu tahun yang sama,” ujarnya.

Kedua, dengan adanya penambahan daerah pemilihan, kursi legislatif serta penambahan partai politik peserta pemilu, sehingga kebutuhan calon yang akan diusung dalam pemilu legislatif, presiden ataupun pilkada, menjadi bertambah banyak.

“Sementara itu para parpol hanya memiliki waktu yang pendek untuk menyiapkan hal tersebut, tersisa sekitar satu tahun lagi. Bahkan, parpol harus menyiapkan daftar calon sejak April 2023,” ujarnya.

Lucius menyebut, tidak semua partai politik memiliki kader yang matang untuk menjadi calon peserta pemilu. TIM SAFIR