Bupati PALI Heri Amalindo Hadiri Serah Terima Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel

Dari pejabat lama Harry Purwaka, SE., MSF., AK., CA., CFSA kepada pejabat baru Andri Yogama, SE., MM., AK., CSFA

Bupati PALI Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM. (Foto IG Diskominfo PALI)

Safir.id—Bupati PALI Dr. Ir. H. Heri Amalindo dan Sekretaris Daerah Kartika Yanti, SH, MH menghadiri acara serah terima kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa (06/09/2022).

Serah terima BPK RI perwakilan Sumsel dilakukan dari pejabat lama Harry Purwaka, SE., MSF., AK., CA., CFSA kepada pejabat baru Andri Yogama, SE., MM., AK., CSFA.

Pimpinan Vll BPK RI Dr. Hendra Susanto dalam sambutannya mengapresiasi pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat dengan quality kontrol dan quality assurance, transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dalam opini BPK atas penyajian LK Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

14 Kabupaten/Kota Dapat WTP

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021, kata Hendra Susanto, dari 17 Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, ada 14 (empat belas) entitas meraih opini WTP, 3 (tiga) entitas meraih opini WTP PSH, dan 1 (satu) entitas dengan opini WDP.

“Melalui pemeriksaan kinerja bersamaan dengan pemeriksaan LKPD (Long From Audit Report), serta keberhasilan instansi pemerintah tidak hanya opini WTP namun juga pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya yang ada seoptimal mungkin, dengan berlandasan pada nilai-nilai dasar independensi, integritas, dan profesionalisme,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, SH., MM mengatakan, bahwa menjadikan mitra dalam percepatan pembangunan pasca Covid-19 harus ada kedisplinan dan edukasi dari BPK sebagai editor mencegah inflasi. Peningkatan kualitas kinerja atas program dan kegiatan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan peningkatan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan daerah yang baru dapat menerbitkan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah, IHPD menyajikan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahunan sebelumnya, serta pemeriksaan kinerja. Pemerintah Provinsi juga dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota,” papar Gubernur Sumsel.

Turut hadir Para Kepala Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Sekretaris Daerah Sumsel, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota.

PALI 4 Kali Dapat WTP

Dalam catatan Safir.id, Kabupaten PALI dibawah kepemimpinan Bupati Heri Amalindo sudah empat kali mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama 9 tahun berdiri sebagai daerah otonom, secara berturut-turut sejak 2018 sampai 2021, Kabupaten PALI meraih predikat tertinggi dalam laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. TIM SAFIR