Bupati PALI Heri Amalindo Kukuhkan Gapoktanhut Serasan Sido Maju

Bukti Keseriusan Bupati PALI Dukung Program Reforma Agraria Presiden Jokowi

Bupati PALI Heri Amalindo mengukuhkan Gapoktanhut Serasa Sido Maju di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Jumat (08/07/2022). Foto Istimewa

Safir.id—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara resmi mengukuhkan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Serasan Sido Maju di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi, Jumat (08/07/2022).

Pengukuhan Gapoktanhut Serasan Sido Maju dilakukan oleh Bupati PALI Ir. H. Heri Amalindo, dihadapan para petani, Komandan Kodim 404 Muara Enim PALI, Prabumulih Letkol Arha Rimba, Danramil Talang Ubi, Kapten Broto, Satgas Reforma Agraria, Dede Chaniago, Camat Talang Ubi, Kades Benakat Minyak, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab PALI.

Petani Akan Dibantu Bibit Ubi Kayu

Bupati PALI Ir.H. Heri Amalindo, MM mengukuhkan Gapoktanhut Serasan Sido Maju di Desa Sungai Baung, Jumat (08/07/2022)

Bupati Heri Amalindo dalam sambutannya menegaskan, akan memberikan bantuan bibit ubi kayu kepada Gapoktanhut Serasan Sido Maju pada Oktober atau November untuk dikelola, sekaligus mengingatkan para petani agar tidak boleh menanam dengan tanaman tahunan.

“Silahkan manfaatkan KHDTK ini dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanam saja seperti sayur mayur, ubi, jagung dan lainnya,” jelasnya.

Bupati juga meminta bantuan Satgas Reformasi Agraria untuk membantu masyarakat dalam mengurusi sertifikat sehingga dalam pengelolaan KHDTK tidak menyalahi aturan dan Legal.

“Ke depan mari kita benahi hingga tertata rapi. Yang lalu biarlah berlalu, kita akan support penuh. Kepada Gapoktanhut yang baru dikukuhkan, kami mohon untuk bisa bekerja dengan sebaiknya. Ajak anggota kelompok hingga maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, SP, MM menjelaskan, nantinya di KHDTK Benakat akan dibuka lahan ketahanan pangan lebih kurang 1000 hektare.

“Untuk di lahan KHDTK ini sendiri lebih kurang 3700 hektare terhampar. Seluas 1000 hektar nantinya akan dimanfaatkan sebagai lahan untuk mengelola ubi kayu. Nantinya, pihak TNI juga akan turut memanfaatkan lahan dengan program ketahanan pangan dengan menanam jagung,” ucapnya.

Ia juga mengharapkan Balai Penelitian dan Pengembangan Inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa membagi tapal batas antara wilayah kabupaten PALI dan kabupaten Muara Enim.

Memberikan Kepastian Hukum

Firdaus Hasbullah, SH saat acara Pengukuhan Gapoktanhut Serasan Sido Maju di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi.

Pembina Gapoktanhut Serasan Sido Maju Firdaus Hasbullah, SH menegaskan, pengukuhan tersebut sudah lama diidamkan para petani dan merupakan salah satu bukti keseriusan Bupati PALI dalam upaya mendukung Program Reforma Agraria yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Ia mengatakan, kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktanhut Serasan Sido Maju sebanyak 9 kelompok yang memanfaatkan lahan di KHDTK yang ada di Desa Sungai Baung dan Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.

Pengukuhan kelompok tani tersebut, tegas FH yang juga pengacara Pemkab PALI, merupakan kepedulian dari pemerintah karena memberikan kepastian hukum bagi warga PALI untuk mengelola lahan hutan milik negara.

“Diharapkan dengan adanya pengukuhan Gapoktanhut Serasan Sido Maju tidak terjadi konflik horizontal di kawasan KHDTK sekaligus bisa mencegah eksodus masyarakat luar PALI yang bisa menimbulkan kericuhan karena berebut lahan,” jelasnya.

FH menambahkan, sesuai dengan tujuan dari Reforma Agraria dalam Perpres 86 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh Pemkab PALI merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan,” katanya.

Firdaus Habsullah, SH saat acara Pengukuhan Gapoktanhut Serasan Sido Maju di Desa Sungai Baung, Kecamatan Talang Ubi.

Bukti Keseriusan Pemerintah PALI Selesaikan Tata Kelola Lahan

Sebelumnya, Anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Dedek Chaniago mengatakan, konstitusi sudah mengatur bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia.

Menurut dia, negara harus hadir mengedukasi warganya untuk melegalkan tanah kawasan hutan milik negara.

“Negara ada aturan, ketika aturan dibangkangi atau tidak dipenuhi oleh masyarakat akhirnya masyarakat itu salah,” jelasnya seperti dikutip safir.id dari laman swarnanews, (18/05/2022).

Ia menjelaskan, status kawasan hutan menurut undang-undang tidak boleh dimanfaatkan. Akan tetapi, ada celah bagi warga memanfaatkanya melalui Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Dedek menilai, ada keseriusan pemerintah PALI untuk menyelesaian tata kelola lahan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan secara legal.

“Waktu itu rapat dengan pak bupati yang diwakili pak wabup, dia juga bilang tolong bantu di PALI tata kelola lahannya itu karena banyak juga masyarakat yang memanfaatkan tanah yang ilegal,” imbuh Dedek.

Dedek juga mengapresiasi hadirnya pemerintah daerah, kecamatan dan desa, karena berdasarkan pengalamannya di daerah lain, justru ditemukan dihalangi camat dan kepala desa.

“Ini bukti serius masyarakat, bukti serius pemerintah, bukti serius bupati PALI untuk masyarakatnya,” jelasnya.

Kronologis

Sebelum dibentuk Gapoktanhut Serasan Sido Maju, para petani yang mengelola lahan KHDTK telah melalui proses cukup panjang dengan kronologis sebagai berikut:

  • Awal 2015 para petani mengajukan permohonan ke Balai Penelitian Kehutanan Sumatera Selatan sehingga terbitlah surat izin pemanfaatan hutan kosong.
  • Tahun 2016 Balai Penelitian Kehutanan mengeluarkan surat izin kerjasama dengan petani yang berakhir tahun 2019.
  • Tahun 2020, kelompok tani mengajukan surat perpanjangan izin.
  • Tahun 2021 Balai Penelitian Kehutanan menginformasikan pembentukan kelompok tani.
  • Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten PALI meresmikan Gabungan Kelompk Tani Hutan (Gapoktanhut) Serasan Sido Maju.

Sejarah KHDTK di Kabupaten PALI

Sementara itu, melansir laman khdtkbli.id, Sabtu (09/07/2022), KHDTK di Kabupaten PALI bernama KHDTK Benakat yang secara Administrasi Pemerintahan masuk dalam 2 Pemerintahan Desa, yaitu Desa Sungai Baung dan Desa Benakat Minyak, Kecamatan Talang Ubi.

Batas KHDTK Benakat sebagian besar merupakan batas alam berupa sungai. Diantaranya Sungai Baung di Blok I, Sungai Pabil di Blok II, Sungai Benakat Bujang di Blok III dan Sungai Kemang di Blok IV. Selain itu, ada juga yang berbatasan dengan jalan.

KHDTK Benakat memiliki luas 3.724,80 hektar yang terbagi dalam IV Blok. Blok I (Sungai Baung) memiliki luas 2.206,50 hektar. Terdiri dari 40 Petak yang luasnya rata-rata 50 hektar per petaknya.

Blok II (Sungai Pabil) seluas 710,60 hektar. Terdiri dari 400 hektar untuk pemukiman warga agroforestry, lahan agroforestry dan penggembalaan ternak. Sedangkan, seluas 310,60 hektar digunakan sebagai lahan penelitian dan pengembangan.

Kemudian, Blok III (Sungai Benakat Bujang) luas 326,10 ha. Lalu, Blok IV (Sungai Kemang) seluas 469,70 hektar. Pembagian petak dibatasi oleh jalan utama, jalan cabang dan jalan inspeksi. TIM SAFIR