Cara Menyelesaikan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2024

Safir.idUntuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu, bisa mendalami ketentuan pelaksanaan pemilihan dengan melihat pembagian kewenangan dari instansi-instansi yang melakukan penyelesaian pelanggaran pemilu.

Hal itu dikatakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat menjadi pembicara dalam seminar nasional yang dilaksanakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Batam (Uniba) pada Jumat (4/8/2023) di Batam, Kepulauan Riau.

Enny Nurbaningsih menjelaskan, untuk pelanggaran administrasi dan proses pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Lalu, apabila ada sengketa tata usaha negara pemilu, maka PTUN menjadi tempat penyelesaian perkaranya.

Baca juga: Bawaslu PALI Siap Kawal Proses Pantarlih Pemilu 2024

Adapun pelanggaran tindak pidana pemilu dapat diselesaikan di penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian jika ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi penengah penyelesaian masalah tersebut.

Jika peserta pemilu menghadapai persoalan perselisihan hasil pemilu/pilkada, dipersilakan untuk mengajukan permohonan ke MK.

“Jadi, ke MK itu datang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU secara nasional, yang di dalamnya ada angka dan dipersoalkan oleh peserta pemilu karena ada kecurangan pemilihan yang terbukti, pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, pengadilan menyelesaikan proses yang dilalui, lalu ke lembaga mana lagi untuk menyelesaikan hak konstitusional? Maka ke MK hal itu bisa dibawa,” jelasnya.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Pesan Ini Kepada TNI/Polri

Enny menambahkan, jika ada persoalan yang memengaruhi hasil, MK dengan dalil yang diadukan tidak akan segan-segan memutus mendiskualifikasi calon, memerintahkan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, dan bahkan dilaksanakan pemungutan ulang kembali.

“Dan itu sudah dilakukan MK berkali-kali. Bukan dimudahkan MK, tetapi hal  ini memang harus diselesaikan MK sebagai pengawal konstitusi,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan, untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 menggunakan desain keserentakan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang dilaksanakan secara serentak dalam dua tahap.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ribuan Konten Hoaks Muncul di Medsos

Kedua tahap itu adalah pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD yang diagendakan pada 14 Februari 2024. Kemudian, pilkada serentak secara nasional yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Pilihan tanggal-tanggal tersebut sudah baku dan apabila digeser maka akan menggeser sistem. Mudah-mudahan tidak mengalami perubahan karena risikonya besar, mulai dari tahapan hingga penetapan, sehingga ketika bergeser akan repot sekali urusannya. Ini sudah ada ketetapannya dan oleh MK juga sudah ada penghitungannya secara serentak,” jelasnya

Menurut Enny, Pemilu Serentak Tahun 2024, tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada 26 Februari 2020 dan ditegaskan lagi dalam Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang mempertimbangkan alternatif desain pemilu serentak.