Dihadapan Gubernur HD, FH Minta Pemprov Bentuk Satgas Tambang Rakyat

Melibatkan Forkopimda (Kejaksaan dan Kepolisian) agar tambang rayat tidak dicap ilegal.

Gubernur Sumsel Herman Deru menerima pengunjukrasa dari Aktivis Peduli Sumsel, Senin (07/11/2022)

Safir.id—Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan Firdaus Hasbullah, SH atau biasa disapa FH meminta Pemprov Sumsel bersama Forkopimda yang melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian untuk membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) agar tambang rakyat tidak dicap illegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Firdaus Hasbullah, SH atau biasa disapa FH di hadapan Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) yang menerima pengunjukrasa dari Aktivis Peduli Sumsel di Kantor Gubernur, Senin (07/11/2022).

“Satgas Khusus yang mengakomodir dan menginventariir tambang-tambang yang sedang berlangsung secara kolektif mereka bisa mengurus hal tersebut, sehingga tambang rayat tida dicap illegal. Terserah mereka mau menjual kemana,” jelas FH yang juga Koordinator Aksi.

Tambang Di Desa Darmo dan Desa Tanjung Lalang

Dalam pernyataannya, Aktivis Peduli Sumsel seperti disampaikan FH, menyoroti Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul sampai Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung.

Selama beroperasi, keuntungan tambang rakyat tersebut lebih banyak dinikmati segelintir orang karena ada penampungnya.

“Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) menggunakan alat berat dikemas tambang rakyat (TR) ini sudah berlangsung sangat lama, tumpukan karung berisikan batubara sepanjang jalan umum mulai dari Darmo sampai ke Tanjung Lalang hanya kamuflase saja untuk menutupi kegiatan alat berat menambang,” jelasnya.

Modus Penambangan Ilegal di Lawang Kidul dan Tanjung Agung

Menurut FH, penambangan ilegal di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung, ternyata masuk dalam konsesi atau wilayah IUP PT Bukit Asam yang luasnya sekitar 2.423 hektar berdasarkan SK No. 391/KPTS /Tamben/2010.

Disana, pengusaha dan sejumlah pengusaha kecil lokal mengusahakan penambangan batubara level 6 dan 5. Kemudian mereka bernegoisasi dengan pemilik lahan yang diduga mengandung batubara.

Jika deal, pemilik lahan akan diberi Rp1.000 per karung batubara. Beratnya sekitar 40 kilogram. Penambangan itu sendiri, dilakukan 15-20 pekerja. Setiap karung, mereka diberikan upah Rp2.500.

“Setiap hari, satu pekerja dapat menghasilkan 50 karung. Rata-rata per hari batubara yang digali sebanyak 40 ton,” jelasnya.

Kemudian, batubara hasil penambangan illegal dibawa ke pengepul yang sebagian besar dari Jawa dan Lampung. Ada puluhan lokasi pengepul batubara ilegal di Desa Darmo dan Tanjung Lalang. Mereka membeli batubara di bawah harga pasaran, yakni Rp11.500-15.000 per karung

“Batubara kemudian dibawa ke Lampung menggunakan truk dengan kapasitas 10 ton. Batubara ditutup terpal. Setiap sopir truk diberi biaya sekitar Rp105 ribu sebagai biaya keamanan setiap kali perjalanan,”

Kemudian, ratusan mobilitas angkutan batubara tujuan Lampung, Serang dan Banten, menggunakan truk sumbu enam bak mati dan truk wings box. Mayoritas kendaraan bernopol luar daerah sumsel yang berdampak pada pembayaran pajak kendaraan.

“Padahal ketentuannya jika kendaraan angkutan beroperasi di luar daerah asal selama 3 bulan berturut-turut diwajibkan beralih nopol wilayah setempat,” jelasnya.

Tambang Ilegal Rugikan Negara

Dalam catatan Aktivis Peduli Sumsel, ada dua kerugian dari tambang illegal. Pertama, dampak lingkungan. Pertambangan illegal tidak memiliki rencana reklamasi pasca-tambang, sehingga setelah aktivitas selesai, wilayah pertambangan akan dibiarkan tanpa dikembalikan fungsinya.

“Kegiatan pertambangan ini tidak sesuai kaidah atau aturan. Misalnya, misalnya lubang-lubang tambang sampai ke bawah pemukiman. Lalu, kualitas air dan tanah menurun,” jelasnya.

Kedua, kerugian negara. Produksi batubara ilegal di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung mencapai ratusan ton per hari. Dalam setahun sekitar ratusan ribu ton batubara ilegal yang dijual yang nilainya mencapai ratusan miliar miliar..

“Jadi, penambangan batubara ilegal tersebut sangat merugikan. Selain merusak lingkungan, kerugian negara, juga para tenaga kerjanya jauh dari jaminan keselamatan seperti peristiwa tewasnya 11 pekerja,” tambahnya.

Kegiatan PETI, tambah FH, merupaan tindak pidana berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

HD Merasa Didukung Oleh Para Aktivis

Sementara itu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menegaskan, bahwa aksi unjukrasa ini merupakan bentuk dukungan kepada Pemprov Sumsel dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait perizinan terdapat di pusat, sehingga daerah menjadi galau.

“Ini sebuah dukungan yang saya rasakan. Sejak lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait perizinan Minerba, batu-batu golongan C semua izin di pusat yang berdampa pada kewenangan daerah diamputasi entah itu kabupaten/kota atau Gubernur,” tegas HD.

Untuk menindaklanjuti aksi Aktivis Peduli Sumsel, pihaknya kana mengadakan Focus Group Discussicon (FGD) agar apa yang menjadi suara aspirasi masa aksi dapat tersampaikan dimana dalam FGD aan dilibatkan Aparat Penega Hukum, penggiat lingkungan dan kementerian terkait. TIM SAFIR