FH Apresiasi Pemprov Sumsel Gelar FGD Tambang Rakyat

Firdaus Hasbullah, SH (dua dari kanan) bersama Gubernur Sumsel Herman Deru saat melakukan aksi unjuk rasa di halaman Pemprov Sumsel, Senin (11/11/2022). Foto dok Safir.id

Safir.idKetua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PKG) Sumatera Selatan Firdaus Hasbullah, SH atau FH mengapresiasi rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai tambang rakyat.

“Rencananya FGD jika tidak halangan akan dilaksanakan pada 5 Desember mendatang, dan Aktivis Peduli Sumsel akan dilibatkan,” kata FH kepada Safir.id di Palembang, Kamis (24/11/2022).

FH menilai, pelaksanaan FGD sangat penting untuk merumuskan berbagai persoalan tambang rakyat di Sumsel, sehingga memiliki payung hukum yang bisa dijadikan pedoman oleh semua pihak.

“Jika selama ini banyak tambang yang ada belum sepenuhnya pro dengan rakyat, nah dengan adanya FGD ini  ada solusi mengenai hal tersebut, sebab sesungguhnya jika dikelola secara baik tambang rakyat bisa memberikan kontribusi kepada daerah dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca: Dear Kapolda Sumsel 6 Ormas dan LSM Dukung Anda Berantas Tambang Ilegal

Oleh karena itu, tegas FH, FGD nantinya harus dihadiri oleh berbagai stakeholder dan aparat penegak hukum, sehingga bisa saling memberikan input dan merumuskan solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama-sama.

“Pokoknya dalam FGD nanti kita akan memberikan saran, masukan dan pandangan seperti yang sudah disampaikan pada saat aksi moral yang sudah dilakukan tempo hari,” tambahnya.

Baca: Dari 2700 Tambang Ilegal di Indonesia Terbanyak di Sumsel

Sebelumnya, saat menerima aksi moral dari Aktivis Peduli Sumsel pada Senin (11/11/2022) lalu, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menyatakan, untuk menindaklanjuti persoalan tambang rakyat, pihaknya akan menggelar FGD yang akan melibatkan apparat penegak hukum, penggiat lingkungan dan kementerian terkait.

Herman Deru mengaku, dengan aspirasi yang disampaikan oleh Aktivis Peduli Sumsel, merupakan bentuk dukungan kepada Pemprov Sumsel dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait perizinan terdapat di pusat, sehingga daerah menjadi galau.

“Ini sebuah dukungan yang saya rasakan. Sejak lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait perizinan Minerba, batu-batu golongan C semua izin di pusat yang berdampa pada kewenangan daerah diamputasi entah itu kabupaten/kota atau Gubernur,” tegasnya. TIM SAFIR