KPU Atur Cara Kampanye Pemilu 2024 di Media Sosial

Aturan tentang kampanye di media sosial pada pemilu 2024 diatur dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 yang diterbitkan pada 14 Juli 2023

Safir.idKomisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengatur cara kampanye di medsos untuk Pemilu 2024 melalui Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 yang terbit pada 14 Juli 2023.

Dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, maka ada tiga peraturan sebelumnya yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Yakni PKPU Nomor 23 Tahun 2018, PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018.

Aturan kampanye di media sosial (medsos) secara khusus diatur mulai dari Pasal 37 sampai Pasal 38 yang bisa dijadikan pedoman bagi peserta pemilu, untuk meraih simpati dari pemilih sehingga mau mencoblos pada pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

1. Maksimal 20 Akun Medsos

Dalam melaksanakan kampanye di media sosial, peserta Pemilu 2024 hanya diperbolehkan memiliki akun paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Konten yang tercantum dalam desain kampanye hanya diperbolehkan memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri.

Adapun untuk materi kampanye, boleh berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersipat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

2. Akun Harus Terdaftar

Bagi peserta Pemilu 2024, baik para calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden, ketika menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye, terlebih dahulu harus mendaftarkan secara resmi akun tersebut kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

Akun media sosial harus terdaftar di KPU, paling lambat tiga hari sebelum masa kampanye, dengan terlebih dahulu dengan mengisi Formulir Pendaftaran akun Media Sosial yang sudah tersedia.

Setelah formulir diisi, maka salinannya harus disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya, Kepolisian, dan kepada urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

3. Akhir Masa Kampanye Akun Ditutup

Satu hal lagi yang harus diketahui oleh peserta Pemilu 2024, bahwa dalam PKPU 15 Tahun 2023, ketika proses kampanye sudah selesai, akun media sosial harus ditutup. Jika belum ditutup, maka ada sanksi pemilik akun tidak dapat menuntut akun tersebut bisa dikembalikan.

Aturan tersebut, secara tegas diatur pada pasal 38 ayat (8) yang berbunyi: Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akun Media Sosial masih belum ditutup oleh Pelaksana Kampanye Pemilu, akun Media Sosial dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Itulah cara kampenye di media sosial pada Pemilu 2024 berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2023. Semoga bermanfaat! TIM