PDI Perjuangan Sumsel Akan Ikuti Apapun Keputusan MK

Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas. (Kredit foto rmolsumsel)

Safir.idPDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengikuti apapun kemauan Mahkamah Kosntitusi (MK) yang saat ini tengah memeriksa perkara uji materil sistem pemilu yang diatur dalam Pasal 168 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan (Sumsel), HM Giri Ramanda N Kiemas, di sela-sela memperingati Hari Kelahiran Pancasila di Lapangan DPRD Sumsel, seperti dilansir rmolsumsel.com, Kamis (01/6/2023).

“PDIP pada prinsipnya akan mengikuti apapun yang menjadi kemauan dari Mahkamah Konstitusi, artinya baik proporsional tertutup maupun yang terbuka kita sudah siap sekarang. Kalau PDIP, dalam Kongres di Bali tahun 2019, sudah mengusulkan untuk tertutup dan sekarang masih menunggu putusan MK. Tapi pada prinsipnya PDIP Sumsel siap (apapun putusan MK),” katanya.

Kendati begitu, PDI Perjuangan tetap mendorong pelaksanaan Pileg 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Meskipun akan tetap mengikuti apapun yang menjadi putusan MK.

Baca juga: Apa Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup?

Dampak Positif dan Negatif Proporsional Tertutup

Adapun alasan PDIP mengusulkan sistem proporsional tertutup, agar kaderisasi partai berjalan dengan baik.

“Dampak positifnya bagi semua partai beda-beda, tapi kalau buat PDIP dengan proporsional tertutup artinya menjamin kaderisasi partai berjalan dengan baik. Orang-orang yang sudah berbuat baik dan bekerja untuk partai mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai anggota legislatif,” jelasnya.

Meski begitu, sistem proporsional tertutup juga punya kerugian. Yaitu semua berjuang untuk partai, karena kader dan bacaleg mengkampanyekan partai, bukan mereka.

Baca juga: 3 Alasan Pemohon Uji Materil Proporsional Terbuka ke MK

“Nah ketika sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang bertarung adalah orang-orang partai maupun bacalegnya yang punya suara untuk mencari suara lain,” tutupnya.

Seperti diketahui, sebagaimana melansir situs resmi MK, Rabu (04/01/2023), saat ini majelis MK tengah memeriksa perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Para pemohon uji mjateril antara lain: Brian Wicaksono, pengurus PDI Perjuangan, Yuwono Pintadi anggota Partai NasDem, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

Mereka mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) hutuf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. TIM SAFIR