Refleksi Hari Tani 2022: Quo Vadis Reforma Agraria Sumsel

Oleh Dedek Chaniago Anggota GTRA SUMSEL Satgas Sengketa Konflik.

Hari Tani Nasional 24 September 2022.

Hari Tani Nasional ke-62 pada 24 September tahun 2022 seharusnya menjadi momentum dalam pelaksanaan reforma Agraria di Sumatera Selatan. Namun, apa yang terjadi, semangat kolaborasi dan gotong royong sebagai bukti keseriusan dalam menjalankan Reforma Agraria semakin menipis dan terkikis.

Semangat untuk menyamakan frekuensi jauh panggang dari api. Padahal, pointnya sangat sederhana untuk dikerjakan dengan melakukan indentifikasi verifikasi persoalan lama yang tak selesai dengan pendekatan UUPA No.5 1960 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018.

Tujuan Reforma Agraria

Reforma Agraria sesuai dengan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 2 Tujuan Reforma Agraria untuk:

  • Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah
  • Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
  • Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja
  • Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan
  • Menangani sengketa dan konflik agraria

Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui tahapan Penataan Aset dan Penataan Akses. Penataan Aset terdiri dari Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset.

Penataan Akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria.

Tahapan Reforma Agraria

Tahapan Reforma Agraria. (Foto sigtora.atrbpn.go.id)

A. Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bersumber tanah dari Ex HGU, Tanah terlantar, Pelepasan Kawasan Hutan dan serius penyelesaian sengketa konflik. Caranya dengan melakukan identifikasi, verifikasi dan menjalankan penyelesaian sengketa konflik, kemudian diusulkan dan ditetapkan menjadi TORA.

B. Setelah diusulkan dan ditetapkan menjadi TORA dan jadi Kampung / Desa/ Wilayah Reforma Agraria kawal Akses Permodalannya, Pasarnya dan perlindungannya.

4 Pertanyaan Belum Dijawab Reforma Agraria

Dari tujuan dan tahapan reforma agrarian tersebut, yang terjadi di Sumatera Selatan malah menjadi tanda tanya besar sebagai bukti keseriusan untuk menyelesaiakan sengketa konflik.

  1. Indentifikasi verifikasi ex HGU mana?
  2. Indentifikasi verifikasi dan penetapan tanah terlantar mana?
  3. Kerja kongrit pengawalan dan pelaksanaan/implementasi Pelepasan Kawasan Hutan mana?
  4. Proses jalan penyelesaian terkhusus 15 titik sengketa konflik mana?

Padahal, keempat point tersebut bukan tidak pernah diusulkan atau diaspirasikan. Gagasan dan tarung perdebatan sudah dilakukan. Namun, apa yang terjadi malah berjalan dengan agenda sendiri-sendiri.

Selain itu, semangat kerja gotong royong tidak disuport anggaran yang maksimal. Kepala daerah sampai kepala desa tidak menggaungkan dan bahkan tidak mengerti Reforma Agraria. Penggiat atau Aktivis Agraria dianggap penghalang atau musuh dan bahkan di cap mafia tanah.

Setitik harapan masih terus ada. Menipis bukan berarti menyerah dan pasrah. Masih ada waktu 2 tahun lagi dan bahkan di kepemimpinan Nasional yang baru sekalipun. Jaga semangat, pantang menyerah dan terus melakukan walaupun hal yang terkecil. TIM SAFIR