Sejarah Pembubaran PKI Sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia

Perjuangan Hatta Buktikan Kekejaman PKI.

Partai Komunis Indonesia (PKI). Foto Perpusnas

Safir.id—Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa awal-awal kemerdekaan aktivitas politiknya cukup mewarnai percaturan politik nasional. Salah seorang tokohnya, Amir Syarifudin sempat menjadi perdana menteri hingga akhir Desember 1947.

Merujuk berbagai data dari berbagai sumber yang dihimpun Safir.id, PKI beberapa kali melakukan pemberontakan. Seperti yang terjadi di Madiun, Jawa Timur pada 18 September 1948, dan mencoba mengambil alih pemerintahan dari tangan Sukarno dan Mohammad Hatta.

Setelah berbagai macam pemberontakan, Letjend Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI. Termasuk semua bagian-bagian organisasi dari tingkat pusat sampai ke daerah. Juga semua organisasi yang se-azas / berlindung / bernaung dibawahnya.

Keputusan tersebut, dituangkan dalam Keputusan Presiden/PangtiABRI/mandataris MPR/PBR No.1/3/1966 tanggal 12 maret 1966 dan merupakan tindakan pertama Letjen Soeharto sebagai pengemban perintah 11 Maret atau Supersemar.

Perjuangan Hatta Buktikan Kekejaman PKI

Pada 20 September 1948, Hatta yang saat itu menjadi Wakil Presiden memberi Keterangan Pemerintah kepada Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (KNP) terkait pemberontakan Madiun yang dilakukan PKI.

Prrsiden Soekarno dan Wakil Presiden Moehammad Hatta. Foto Perpusnas

Karena pemberontakan Madiun, Hatta meminta KNP mensahkan Undang-undang tentang Pemberian Kekuasaan Penuh Kepada Presiden Dalam Keadaan Bahaya selama tiga bulan.

Dalam pertemuan itu, Hatta memaparkan empat cara FDR merencanakan aksi-aksinya. Pertama dengan rapat-rapat besar dan tertutup dengan mengadakan berbagai demostrasi. Kedua mengadakan pemogokkan-pemogokkan. Tiga mengadakan kekacauan dengan menganjurkan perampokan dan penculikan dan keempat perampasan kekuasaan.

“Keempat fase itu dijalankan oleh FDR dengan cara teratur sekali. Perampasan kekuasaan di Madiun pun  dilakukan dengan mempergunakan barisan garong yang habis merampasi harta benda pegawai-pegawai Pemerintah di sana,” kata Hatta seperti yang dikutip dari kumpulan tujuh karya tulis Mohammad Hatta berjudul Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan yang terbit pada 1997.

FDR dibentuk memang untuk menjatuhkan Hatta dari kursi kepemimpinan. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia VI, sesudah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Hatta membentuk kabinet baru. Dalam membentuk kabinet koalisi Hatta mengikutsertakan semua partai untuk menggalang persatuan nasional. Pada saat itu Sayap Kiri mendapat tiga kursi. Tapi mereka meminta empat kursi.

Dalam buku yang ditulis Margawati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto itu, Hatta tidak dapat mengabulkan permintaan Sayap Kiri karena ditentang Partai Masyumi. Akhirnya Hatta menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, posisi yang diminta oleh Sayap Kiri.

Kabinet ini didukung Masyumi, PNI, Partai Katholik dan Parkindo. Satu-satunya Sayap Kiri yang masuk kabinet ialah Supeno sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda atas nama perseorangan.

Amir Sjarifuddin lantas membentuk FDR guna melancarkan oposisi terhadap pemerintahan Kabinet Hatta. FDR merupakan gabungan partai dan organisasi kiri yang terdiri dari Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Saat itu, FDR menuntut Kebinet Hatta dibubarkan dan Persetujuan Renville yang dipimpin Amir Sjarifuddin dibatalkan. Mereka juga meminta perundingan dengan Belanda dihentikan dan semua milik asing dinasionalisasikan tanpa ganti rugi.

Itulah gambaran sejarah singkat pembubaran PKI di Indonesia sehingga menjadi partai terlarang sampai sekarang. TIM SAFIR